Artikel bahasa Indonesia 3
Bank Dunia: Kemudahan Berbisnis di RI Makin Baik
JAKARTA –
Bank Dunia (World Bank) menyatakan sejak Juni 2011 hingga Juni 2012 Indonesia
telah memperbaiki peraturannya melalui reformasi peraturannya. Ini memudahkan
para wirausaha lokal untuk mendapatkan jaringan listrik.
Dalam artikel Doing Business 2013: Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, Bank Dunia mengatakan sejak 2005 Indonesia telah mengimplementasikan 18 reformasi peraturan atau kelembagaan, dalam Sembilan dari 10 wilayah peraturan usaha yang diukur oleh laporan tahunan Doing Business.
“Indonesia telah membuat beberapa perbaikan selama delapan tahun terakhir, dan masih terus berupaya untuk memperkuat lebih jauh kejelasan kerangka peraturannya,“ ujar Direktur World Bank untuk Indonesia, Stefan Koeberle, seperti dilansir dari keterangan persnya di Jakarta, Selasa (23/10/2012).
Namun, Bank Dunia menilai kecepatan perubahan tersebut sedikit mengalami penurunan sejak adanya perubahan signifikan, yang terjadi di antara 2005 dan 2009. "Memperkuat iklim investasi bagi usaha kecil dan menengah akan memerlukan upaya-upaya yang berkseninambungan dalam memperbaiki prasarana, administrasi perpajakan dan ketersediaan kredit,” jelas dia.
Peringkat tahunan dari laporan tentang kemudahan menjalankan usaha ini, menunjukkan 10 perekonomian dengan peraturan yang paling digemari oleh dunia usaha secara berurutan adalah Singapura, Hong Kong SAR, China, Selandia Baru, Amerika Serikat, Denmark, Norwegia, Inggris, Republik Korea, Georgia, dan Australia.
Dalam reformasi terbaru yang terekam dalam laporan tersebut, PT PLN telah menyederhanakan proses aplikasi untuk sambungan listrik dengan menghilangkan ketentuan untuk membawa salinan tagihan listrik tetangga dalam menentukan alamat pasti dari pelaku usaha tersebut.
Laporan yang mencakup 185 perekonomian global mencatat bahwa 11 dari 24 perekonomian di Asia Timur dan Pasifik memperbaiki peraturan usaha pada tahun sebelumnya. Singapura menduduki peringkat teratas di dunia dalam kemudahan menjalankan selama tujuh tahun berturut turut. Hong Kong SAR, menduduki peringkat kedua.
Laporan tahun ini juga menampilkan sebuah studi kasus yang mengeksplorasi upaya upaya reformasi dari para anggota Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) menggunakan kerangka Doing Business. Indonesia, di antara negara anggota APEC menggunakan kerangka ini untuk kemudahan dalam memulai usaha dan juga memperbaiki sistem dalam meningkatkan kontrak.
Dalam artikel Doing Business 2013: Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, Bank Dunia mengatakan sejak 2005 Indonesia telah mengimplementasikan 18 reformasi peraturan atau kelembagaan, dalam Sembilan dari 10 wilayah peraturan usaha yang diukur oleh laporan tahunan Doing Business.
“Indonesia telah membuat beberapa perbaikan selama delapan tahun terakhir, dan masih terus berupaya untuk memperkuat lebih jauh kejelasan kerangka peraturannya,“ ujar Direktur World Bank untuk Indonesia, Stefan Koeberle, seperti dilansir dari keterangan persnya di Jakarta, Selasa (23/10/2012).
Namun, Bank Dunia menilai kecepatan perubahan tersebut sedikit mengalami penurunan sejak adanya perubahan signifikan, yang terjadi di antara 2005 dan 2009. "Memperkuat iklim investasi bagi usaha kecil dan menengah akan memerlukan upaya-upaya yang berkseninambungan dalam memperbaiki prasarana, administrasi perpajakan dan ketersediaan kredit,” jelas dia.
Peringkat tahunan dari laporan tentang kemudahan menjalankan usaha ini, menunjukkan 10 perekonomian dengan peraturan yang paling digemari oleh dunia usaha secara berurutan adalah Singapura, Hong Kong SAR, China, Selandia Baru, Amerika Serikat, Denmark, Norwegia, Inggris, Republik Korea, Georgia, dan Australia.
Dalam reformasi terbaru yang terekam dalam laporan tersebut, PT PLN telah menyederhanakan proses aplikasi untuk sambungan listrik dengan menghilangkan ketentuan untuk membawa salinan tagihan listrik tetangga dalam menentukan alamat pasti dari pelaku usaha tersebut.
Laporan yang mencakup 185 perekonomian global mencatat bahwa 11 dari 24 perekonomian di Asia Timur dan Pasifik memperbaiki peraturan usaha pada tahun sebelumnya. Singapura menduduki peringkat teratas di dunia dalam kemudahan menjalankan selama tujuh tahun berturut turut. Hong Kong SAR, menduduki peringkat kedua.
Laporan tahun ini juga menampilkan sebuah studi kasus yang mengeksplorasi upaya upaya reformasi dari para anggota Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) menggunakan kerangka Doing Business. Indonesia, di antara negara anggota APEC menggunakan kerangka ini untuk kemudahan dalam memulai usaha dan juga memperbaiki sistem dalam meningkatkan kontrak.
Comment:
Revolusi yang dilakukan secara berkala
memang selalu menjadikan dan menghasilkan dampak dampak tersendiri, sebenarnya
kita dapat melakukan evaluasi dari tiap rvolusi yang dilakukan. Dimana jika
revolusi menghasilkan peningkatan baik, teruslah lakukan secara berkala agar
tidak terjadi penurunan seperti pada tahun 2005 sampai 2009.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar