artikel bahasa indonesia 5

Artikel bahasa Indonesia 5

Risaukan Pengusaha, APPBI Tolak Keras Kenaikan TDL 15%

JAKARTA - Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menolak tegas rencana pemerintah menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang direncanakan sebesar rata-rata 15 persen. Ini dinilai akan berdampak besar bukan hanya terhadap pengelola mal ataupun pengusaha, tetapi juga konsumen.

Ketua Umum APPBI Stefanus Ridwan mengatakan, rencana kenaikan TDL tersebut bakal merisaukan para pengusaha, yang juga berpotensi menimbulkan dampak besar bagi pelaku ekonomi termasuk masyarakat itu sendiri.

"Saya kira mereka asosiasi pengusaha akan risau dengan kenaikan TDL. Saya kira dampaknya tidak akan kecil," kata Stefanus dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (23/10/2012).

Stefanus menambahkan, kebijakan rencana kenaikan TDL tersebut merupakan keputusan yang tidak populis. "Sebaiknya kenaikan TDL dan penggolongan tarif ini dipelajari benar dan bukan keputusan populis yang sebenarnya menyengsarakan rakyat," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah menjamin rencana kenaikan TDL sebesar 15 persen tidak akan menyusahkan rakyat kecil. Ini karena ada pertimbangan agar rakyat kecil bisa menikmati listrik.

Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini mengatakan, pemerintah memiliki pertimbangan atas kenaikan TDL yang tidak akan diterapkan pada para pengguna daya yang sangat kecil yaitu tipe 450 dan 900 volt ampere (va) dan kenaikan hanya diberlakukan bagi yang di atas daya tersebut.

"Dari rencana subsidi kelistrikan sebesar Rp78,63 triliun terserap oleh kelompok ini. Sebesar Rp37 triliun sebanyak 39.180.000 pelanggan, kalau setiap pelanggan dipakai oleh sekira tiga orang, maka akan ada tidak kurang dari 100 juta penduduk Indonesia tidak terkena kenaikan TDL," kata Rudi, 12 September lalu.

Rudi menambahkan, pertimbangan ini dilakukan agar masyarakat yang baru saja menikmati kelistrikan tidak terganggu. Serta industri, bisnis, dan pemerintah saja yang disesuaikan TDL agar subsidinya dikurangi.

Rencana kenaikan TDL ini akan diputuskan Senin 17 September dalam rapat kerja Kementerian ESDM dengan DPR komisi VII yang akan datang. Apabila disetujui, maka subsidi kelistrikan hanya sebesar Rp78,63 triliun. Namun bila tidak disetujui, akan ada kenaikan sekira Rp14,89 triliun menjadi sebesar Rp93,52 triliun.

Comment:

Saya tidak setuju akan adanya kenaikan tariff dasar listrik, benar yang diungkapkan oleh APPBI bahwa kenaikan tariff dasar listrik pasti akan berdampak kepada konsumen, tidak dapat dibayangkan apabila pendapatan pokok yang mereka dapat setiap bulan dari hasil kerja mereka, sebagian mereka kluarkan untuk tariff listrik yang tergolong cukup berat bagi mereka. Sebaiknya pemerintah mempertimbangkan kembali.

artkel bahasa indonesia 4

Artikel bahasa Indonesia

APBN 2013 Resmi ditetapkan

JAKARTA - DPR melalui rapat paripurna akhirnya menyetujui asumsi yang ditetapkan pemerintah pada APBN 2013. Selain itu, dalam paripurna tersebut juga ditetapkan Undang-Undang (UU) APBN.

Pengesahan tersebut dilakukan setelah adanya laporan dari Badan Anggaran (Banggar), dan pertanggungjawaban oleh Pemerintah. "Semua setuju akan RUU APBN 2013," kata Pimpinan Paripurna DPR Anis Matta, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/10/2012).

Adapun kesepakatan yang disetujui yakni, Asumsi Dasar Makro dengan pertumbuhan ekonomi 6,8 persen, laju inflasi 4,9 persen, nilai tukar rupiah Rp9.300 per USD, tingkat suku bunga SPN tiga bulan sebesar lima persen.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan harga ICP minyak USD100 per barel, lifting minyak 900 ribu barel per hari, lifting gas bumi 1.360 ribu barel, setara minyak per hari, serta lifting minyak dan gas bumi 2.260 ribu barel per hari.

Sedangkan, Belanja Negara disepakati Rp1.683 triliun, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp1.154,4 triliun, dan transfer ke daerah Rp528,6 triliun.
Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja pegawai Rp241,1 triliun, dan belanja barang Rp167 triliun.

Sedangkan untuk belanja barang terdapat kesepakatan antara Badan Anggaran dengan pemerintah yaitu melakukan penghematan belanja barang, khususnya melalui pemotongan belanja perjalanan dinas dalam kisaran 10-15 persen dari nilai yang diusulkan dalam RUU APBN 2013, disesuaikan dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing K/L untuk kemudian dialokasikan ke belanja modal K/L bersangkutan.

Belanja modal sebesar Rp216,1 triliun, pembayaran bunga utang sebesar Rp113,2 triliun. Subsidi sebesar Rp317,2 triliun yang terdiri subsidi energi sebesar Rp274,7 triliun dan subsidi non-energi sebesar Rp42,5 triliun.

Untuk subsidi energi terdiri subsidi BBM, LPG tabung 3 kilogram, LGV sebesar Rp193,8 triliun dengan volume 46,01 juta kiloliter (kl) dan subsidi listrik Rp80,9 triliun termasuk pembayaran kekuarangan subsidi di 2011 hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp2 triliun.

Selain itu, pemerintah juga diminta memperhatikan catatan-catatan dari fraksi-fraksi, karena dinilai sering dilupakan. "Pemerintah harus mengingat catatan-catatan fraksi, biasanya hanya dilupakan saja," kata salah satu perwakilan Fraksi.

Comment :

Sesuai dengan angka yang tertera diatas sudah dipastikan pemerintah melakukan penentuan angka sesuai dengan keadaan bangsa kita sendiri, dan pasti dengan tujuan meningkatkan stabilitas hidup bangsa. Angka APBN sendiri bisa berbeda tiap tahunnya sesuai kebijakan pemerintah, namun tetap, pemerintah selalu berusaha memberi yang terbaik bagi rakyatnya.

Artikel bahasa indonesia 3

Artikel bahasa Indonesia 3

Bank Dunia: Kemudahan Berbisnis di RI Makin Baik

JAKARTA – Bank Dunia (World Bank) menyatakan sejak Juni 2011 hingga Juni 2012 Indonesia telah memperbaiki peraturannya melalui reformasi peraturannya. Ini memudahkan para wirausaha lokal untuk mendapatkan jaringan listrik.

Dalam artikel Doing Business 2013: Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, Bank Dunia mengatakan sejak 2005 Indonesia telah mengimplementasikan 18 reformasi peraturan atau kelembagaan, dalam Sembilan dari 10 wilayah peraturan usaha yang diukur oleh laporan tahunan Doing Business.

“Indonesia telah membuat beberapa perbaikan selama delapan tahun terakhir, dan masih terus berupaya untuk memperkuat lebih jauh kejelasan kerangka peraturannya,“ ujar Direktur World Bank untuk Indonesia, Stefan Koeberle, seperti dilansir dari keterangan persnya di Jakarta, Selasa (23/10/2012).

Namun, Bank Dunia menilai kecepatan perubahan tersebut sedikit mengalami penurunan sejak adanya perubahan signifikan, yang terjadi di antara 2005 dan 2009. "Memperkuat iklim investasi bagi usaha kecil dan menengah akan memerlukan upaya-upaya yang berkseninambungan dalam memperbaiki prasarana, administrasi perpajakan dan ketersediaan kredit,” jelas dia.

Peringkat tahunan dari laporan tentang kemudahan menjalankan usaha ini, menunjukkan 10 perekonomian dengan peraturan yang paling digemari oleh dunia usaha secara berurutan adalah Singapura, Hong Kong SAR, China, Selandia Baru, Amerika Serikat, Denmark, Norwegia, Inggris, Republik Korea, Georgia, dan Australia.

Dalam reformasi terbaru yang terekam dalam laporan tersebut, PT PLN telah menyederhanakan proses aplikasi untuk sambungan listrik dengan menghilangkan ketentuan untuk membawa salinan tagihan listrik tetangga dalam menentukan alamat pasti dari pelaku usaha tersebut.

Laporan yang mencakup 185 perekonomian global mencatat bahwa 11 dari 24 perekonomian di Asia Timur dan Pasifik memperbaiki peraturan usaha pada tahun sebelumnya. Singapura menduduki peringkat teratas di dunia dalam kemudahan menjalankan selama tujuh tahun berturut turut. Hong Kong SAR, menduduki peringkat kedua.  

Laporan tahun ini juga menampilkan sebuah studi kasus yang mengeksplorasi upaya upaya reformasi dari para anggota Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) menggunakan kerangka Doing Business. Indonesia, di antara negara anggota APEC menggunakan kerangka ini untuk kemudahan dalam memulai usaha dan juga memperbaiki sistem dalam meningkatkan kontrak.

Comment:

Revolusi yang dilakukan secara berkala memang selalu menjadikan dan menghasilkan dampak dampak tersendiri, sebenarnya kita dapat melakukan evaluasi dari tiap rvolusi yang dilakukan. Dimana jika revolusi menghasilkan peningkatan baik, teruslah lakukan secara berkala agar tidak terjadi penurunan seperti pada tahun 2005 sampai 2009.

Artikel bahasa indonesia 2

Artikel bahasa Indonesia 2

Telkom Raup Rp39,8 T dari Seluler

JAKARTA - PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) membukukan peningkatan pendapatan dari layanan seluler mencapai Rp39,8 triliun pada akhir September 2012 meningkat 10,6 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp3,8 triliun. Sedangkan untuk pendapatan bulanan tembus Rp5 triliun.

"Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah pelanggan yang meningkat 16,6 persen dibandingkan tahun lalu," kata Direktur Utama Telkom Arief Yahya, dalam rilisnya, di Jakarta, Selasa (23/10/2012).

Jumlah pelanggan seluler menjadi 121,5 juta pelanggan atau bertambah sebanyak 14,6 juta. Pertumbuhan tersebut sejalan dengan penambahan jumlah BTS yang mencapai 24 persen dibandingkan sebelumnya pada periode yang sama di 2011. Saat ini jumlah BTS yang dimiliki mencapai 51.006 BTS.

"Dengan peningkatan pelanggan layanan seluler tersebut, maka sampai dengan kuartal III-2012 ini, jumlah total pelanggan Telkom Group mencapai 147 juta pelanggan," ungkapnya.

Dengan penambahan jumlah pelanggan sebanyak 14,6 juta pelanggan dengan rincian 2,1 juta merupakan pelanggan pascabayar, sisanya 119,3 juta pelanggan merupakan pelanggan prabayar.

Comment :

Dari data pendapatan diatas seharusnya perolehan seperti itu dapat menjadi contoh baik bagi provider lain, untung yang menjanjikan tiap tahun bahkan tiap bulan sudah sangat terlihat. Diharapkan bagi tsell terus meningkatkan kualitas yang dimiliki agar pelanggan tidak beralih dan tetap setia menggunakan tsell, sehingga dapat saling menguntungkan satu sama lain.

Artikel bahasa indonesia 1

Artikel bahasa Indonesia 1

"BBM Subsidi Jebol, Naikkan Saja Pajak Kendaraan Bermotor"

JAKARTA - Dewan Energi Nasional (DEN) menyatakan punya cara untuk mengatasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang overkuota tahun ini. Cara DEN adalah dengan menaikkan pajak kendaraan bermotor.

Anggota DEN Rinaldi Dalimi mengatakan ada cara untuk mengendalikan subsdi pada penggunaan BBM tanpa harus menaikkan harga BBM yaitu dengan mengembalikan subsidi tersebut dengan menaikkan pajak pada kendaraan bermotor.

"Ada cara kembalikan susbsidi pemerintah lewat pajak kendaraan, jadi kenaikan melalui pajak yang begini harus dicarikan pemerintah solusinya," kata Reinaldi, di acara diskusi berjudul 'Tata Kelola Infrastruktur Listrik Bebas dari Kepentingan Politik, Mungkinkah?, di Gedung MNC Tower, Jakarta, Selasa (23/10/2012).

Reinaldi menambahkan, selain menaikkan pajak kendaraan bermotor, solusi lain untuk mengatasi subsidi pada BBM adalah dengan cara menitipkan pengembalian subsidi tersebut pada tiket jalan tol, sehingga ada tambahan tarif tol untuk mengembalikan subsidi BBM ke pemerintah.

"Titipkan itu ke pintu tol, titipkan Rp100-Rp200 untuk per tiket, berapa yang masuk sehari. Yang lewat tol kan orang mampu, untuk sekarang ini menurut saya lebih tepat," jelas Reinaldi.

Menurut Reinaldi, kenaikan harga BBM bersubsidi seharusanya dihindari karena akan berdampak psikologis kepada kenaikan harga barang kebutuhan lainnya. Namun jika dilakukan melalui pajak maka dampaknya tidak akan begitu terasa.

"Kalau itu dilaksanakan, kita enggak usah menaikkan harga BBM tapi naikkan harga pajak. Jadi enggak perlu ada yang macam-macam karena kenaikan BBM secara psikologis akan berpengaruh ke yang lain tapi kalau kenaikan pajak tidak," tutup Reinaldi.

Comment:

menurut saya pendapat renaldi sudah benar, saya sebagai rakyat Indonesia juga merasa keberatan dengan kenaikan harga bbm, sudah sepantasnya kenaikan bbm tidak secara signifikan, dapat dengan kenaikan pajak kendaraan, dan jalan tol itu sudah solusi sangat baik.